Permasalahan mengenai konflik lahan di Jambi bukanlah isu baru, namun skalanya semakin meluas seiring dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk industri. Sengketa ini biasanya melibatkan tiga pihak utama: masyarakat adat atau lokal, perusahaan besar pemegang konsesi, dan pemerintah sebagai pemberi izin. Investigasi di lapangan seringkali menemukan tumpang tindih izin lahan yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda. Hal inilah yang menjadi akar masalah, di mana masyarakat yang telah mendiami suatu wilayah secara turun-temurun tiba-tiba dianggap menduduki lahan milik perusahaan secara ilegal.

Selama proses investigasi, ditemukan banyak fakta memilukan di mana akses masyarakat terhadap sumber daya alam mereka sendiri tertutup rapat. Pagar-pagar kawat berduri dan penjagaan ketat dari pihak keamanan perusahaan menciptakan sekat sosial yang tajam. Padahal, lahan tersebut adalah tumpuan hidup warga untuk bercocok tanam demi menyambung hidup. Konflik ini seringkali berujung pada tindakan kekerasan, kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan, hingga pengusuran paksa yang meninggalkan trauma mendalam bagi warga desa.

Pemerintah daerah dan pusat sebenarnya telah berupaya melakukan mediasi, namun prosesnya seringkali mandeg di tengah jalan. Kurangnya transparansi dalam pemetaan wilayah menjadi kendala utama. Dokumen-dokumen lama mengenai batas wilayah seringkali hilang atau sengaja disembunyikan untuk melindungi kepentingan pihak tertentu. Suara Jambi menyoroti bahwa tanpa adanya kemauan politik yang kuat (political will) untuk melakukan audit lahan secara menyeluruh, maka konflik ini akan terus menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja, mengancam stabilitas keamanan dan ekonomi di daerah.

Selain masalah legalitas, ada dimensi rahasia yang melibatkan oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari kekacauan administrasi lahan. Praktik jual beli lahan di bawah tangan yang melibatkan broker tanah dan oknum pejabat desa semakin memperkeruh suasana. Masyarakat seringkali tergiur dengan janji manis ganti rugi yang tidak seberapa, hanya untuk kemudian menyadari bahwa mereka telah kehilangan aset berharga untuk masa depan anak cucu mereka. Penegakan hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas dalam kasus agraria ini menjadi kritik pedas yang terus disuarakan oleh para pendamping hukum masyarakat.