Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah menjadi duri dalam stabilitas regional selama bertahun-tahun. Menanggapi ketegangan yang berulang, ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) secara konsisten mendesak dialog sebagai satu-satunya solusi damai yang berkelanjutan. Organisasi ini memposisikan diri sebagai mediator kunci untuk mencegah eskalasi dan mempromosikan perdamaian di antara anggotanya.
Setiap kali terjadi insiden di perbatasan, seperti bentrokan yang memicu seruan gencatan senjata internasional, ASEAN segera bertindak. Mereka menggunakan mekanisme regional untuk memfasilitasi komunikasi antara Bangkok dan Phnom Penh, menekankan pentingnya menahan diri.
Posisi ASEAN sebagai mediator sangat strategis. Karena Thailand dan Kamboja adalah negara anggota, ada tekanan moral dan politik untuk menyelesaikan perselisihan secara internal dalam kerangka keluarga ASEAN. Ini lebih disukai daripada intervensi pihak luar.
Upaya mediasi ASEAN seringkali melibatkan pertemuan tingkat menteri luar negeri atau bahkan kepala negara. Tujuan utamanya adalah mendorong kedua belah pihak untuk duduk bersama, berdiskusi, dan mencari titik temu melalui jalur diplomatik, bukan kekerasan.
Solusi damai yang diusulkan ASEAN tidak hanya berfokus pada penghentian permusuhan. Mereka juga berusaha membantu kedua negara dalam meninjau kembali akar permasalahan, termasuk interpretasi berbeda atas peta kontroversial 1907 yang memicu sengketa.
Meskipun prosesnya seringkali lambat dan penuh tantangan, ASEAN terus percaya pada kekuatan dialog. Mereka menyadari bahwa penyelesaian yang dipaksakan dari luar mungkin tidak akan langgeng, sementara solusi yang disepakati bersama akan lebih berkelanjutan.
Dalam konteks eskalasi 2025 yang mungkin terjadi, peran ASEAN dalam mendesak dialog akan semakin krusial. Organisasi ini harus menggunakan semua pengaruhnya untuk mencegah terulangnya konflik bersenjata dan memastikan stabilitas kawasan.
ASEAN juga sering mengusulkan mekanisme pembangun kepercayaan, seperti patroli bersama di area sengketa atau pertukaran informasi militer. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpercayaan dan membangun jembatan komunikasi antar militer kedua negara.
Meskipun nasionalisme yang kuat di kedua belah pihak dapat mempersulit negosiasi, ASEAN terus menekankan prinsip-prinsip saling menghormati, non-intervensi, dan penyelesaian sengketa secara damai, sesuai Piagam ASEAN.
