Berdasarkan hasil Laporan Mendalam yang dihimpun dari berbagai titik panas di lapangan, ditemukan bahwa akar masalah seringkali bermula dari ketidakjelasan batas wilayah administrasi. Banyak lahan yang secara turun-temurun dikelola oleh rakyat, namun secara mendadak masuk ke dalam kawasan konsesi perusahaan berdasarkan peta tertentu. Hal ini menciptakan ketegangan sosial yang luar biasa, di mana petani kecil merasa terintimidasi di tanah mereka sendiri. Tanpa adanya dokumen legalitas yang kuat, posisi tawar masyarakat menjadi sangat lemah di hadapan hukum dan kekuasaan modal.
Investigasi Suara Jambi juga mengungkap bahwa dampak dari perseteruan ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga psikologis. Banyak kepala keluarga yang kehilangan sumber pendapatan utama karena lahan mereka dipagari atau diklaim oleh pihak ketiga. Di beberapa desa, konflik ini memicu polarisasi di masyarakat, bahkan seringkali berujung pada tindakan represif. Upaya mediasi yang dilakukan pemerintah daerah seringkali dianggap hanya sebagai formalitas belaka tanpa menyentuh substansi keadilan bagi rakyat kecil yang telah menggarap lahan selama puluhan tahun.
Persoalan Konflik Lahan ini semakin diperparah dengan masuknya spekulan tanah yang memanfaatkan ketidaktahuan warga. Mereka membeli lahan dengan harga murah di zona sengketa, yang kemudian memicu tuntutan baru saat harga komoditas naik. Pemerintah pusat sebenarnya telah meluncurkan program reforma agraria dan perhutanan sosial untuk memberikan kepastian hukum bagi petani. Namun, implementasi di tingkat bawah masih terkendala oleh birokrasi yang lambat dan adanya oknum-oknum yang bermain di balik meja untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Di sektor Perkebunan Rakyat, produktivitas menjadi terganggu akibat ketidakpastian ini. Petani enggan melakukan investasi jangka panjang, seperti pemupukan maksimal atau peremajaan pohon, karena khawatir lahan mereka akan diambil alih sewaktu-waktu. Akibatnya, kualitas hasil panen menurun dan angka kemiskinan di daerah pedalaman justru meningkat di tengah melimpahnya kekayaan alam. Perlu ada keberanian politik dari pembuat kebijakan untuk melakukan audit ulang terhadap seluruh izin konsesi yang ada di Jambi dan memastikan bahwa hak-hak dasar warga tetap terlindungi.