Terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat membawa kembali ketidakpastian dalam perdagangan global. Banyak pihak, dari ekonom hingga pelaku bisnis, mencoba memprediksi arah kebijakan Trump jilid II. Yang pasti, pendekatan proteksionisnya akan kembali menjadi sorotan. Tujuannya tetap sama: memprioritaskan industri domestik Amerika Serikat.
Skenario yang paling mungkin adalah penerapan tarif yang lebih agresif. Trump telah mengusulkan tarif sebesar 60% pada impor dari Tiongkok dan 10-20% pada barang dari negara lain. Meskipun angkanya fantastis, kebijakan Trump ini kemungkinan besar akan diterapkan secara bertahap. Hal ini untuk memaksimalkan daya tawar tanpa langsung memicu inflasi yang tinggi.
Penerapan tarif ini diprediksi akan mengubah peta perdagangan global. Banyak perusahaan multinasional akan mencari alternatif. Mereka bisa merelokasi produksi ke negara-negara yang tidak terkena tarif. Hal ini dapat mengganggu rantai pasok global yang telah terbangun puluhan tahun.
Tiongkok, sebagai target utama, akan merespons. Mereka bisa memberlakukan tarif balasan pada produk ekspor AS. Ini akan merugikan eksportir AS, terutama di sektor pertanian. Perang dagang jilid II akan kembali menghangat. Kebijakan Trump ini berpotensi memicu ketegangan geopolitik.
Dampak kebijakan ini juga akan terasa di pasar keuangan. Ketidakpastian mengenai tarif dapat memicu volatilitas. Investor cenderung beralih ke aset yang lebih aman. Pasar saham global dapat menghadapi tantangan berat, dan pertumbuhan ekonomi global diprediksi melambat.
Bagi Indonesia, kebijakan Trump ini juga membawa tantangan dan peluang. Sebagai negara dengan surplus perdagangan yang tidak terlalu besar dengan AS, Indonesia mungkin tidak menjadi target utama. Namun, perlambatan ekonomi global dan gangguan rantai pasok tetap berdampak.
Di sisi lain, Indonesia bisa menjadi alternatif bagi relokasi pabrik. Indonesia dapat menarik investasi dari perusahaan yang ingin menghindari tarif AS. Namun, untuk memanfaatkan peluang ini, Indonesia harus memperbaiki iklim investasi, birokrast, dan infrastruktur.
Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah strategis. Diplomasi aktif dan penguatan ketahanan ekonomi domestik menjadi kunci. Hilirisasi sumber daya alam dan penguatan kemitraan dengan negara lain bisa menjadi strategi. Ini adalah cara untuk menghadapi guncangan eksternal.