Meresahkan! Pungli Marak di Kota Jambi, Tim Khusus Bergerak!
Praktik pungutan liar (pungli) dilaporkan semakin meresahkan di berbagai sektor di Kota Jambi. Menanggapi keluhan masyarakat dan demi menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik koruptif, pemerintah setempat telah membentuk tim khusus yang bertugas untuk menindak tegas pelaku pungli. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan memberantas budaya pungli yang merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan.
Fenomena pungli ini disinyalir terjadi di berbagai tempat pelayanan publik dan fasilitas umum di Kota Jambi. Masyarakat mengeluhkan adanya permintaan sejumlah uang di luar ketentuan resmi untuk mempercepat proses administrasi atau mendapatkan layanan tertentu. Praktik ini tidak hanya membebani masyarakat secara finansial tetapi juga menciptakan ketidakadilan dan ketidakpercayaan terhadap penyelenggara layanan.
Sorotan tajam terkait pungli juga tertuju pada Pasar Simpang Pulai, salah satu pusat perbelanjaan utama di Kota Jambi. Wakil Walikota (Wawako) Jambi bahkan memberikan tanggapan terhadap sindiran yang muncul terkait praktik pungli di pasar tersebut. Namun, tanggapan Wawako Jambi yang menyebut Pasar Simpang Pulai sebagai lahan swasta justru menuai kontroversi dan dianggap kurang responsif terhadap keluhan masyarakat.
Pernyataan Wawako Jambi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap aktivitas ekonomi dan potensi pungli di wilayahnya, termasuk di area yang dikelola swasta namun memiliki dampak signifikan bagi kehidupan masyarakat. Alih-alih membela praktik yang jelas merugikan, seharusnya pemerintah hadir sebagai pengawas dan penegak aturan yang adil.
Pembentukan tim khusus untuk menindak tegas pelaku pungli di Kota Jambi menjadi angin segar bagi masyarakat yang resah. Tim ini diharapkan memiliki kewenangan dan sumber daya yang cukup untuk melakukan investigasi menyeluruh, menangkap para pelaku pungli, dan membawa mereka ke ranah hukum. Transparansi dalam proses penindakan ini juga sangat penting untuk membangun kepercayaan publik.
Pemberantasan pungli membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Masyarakat diharapkan berani melaporkan jika menjadi korban atau menyaksikan praktik pungli. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus bersinergi untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel, menutup celah terjadinya pungli, dan memberikan sanksi tegas kepada para pelakunya.